Informasi yang dikecualikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang No. 18 tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84);
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013 – 2018 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.