“Areal yang dicadangkan untuk sektor peternakan di Kalimantan Timur seluas 732.586,07 hektare yang tersebar di kabupaten dan kota,” kata Wakil  Gubernur Kaltim M Mukmin Faisyal HP saat membacakan sambutan dalam pembukaan Bulan Bakti Peternakan di Dinas Peteternakan Kaltim, 23/9.

Pada sektor peternakan lanjut dia, masih memiliki prospek untuk dikembangkan karena sampai saat ini untuk pemenuhan daging ternak maupun unggas bagi masyarakat Kaltim, masih didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Pangan asal ternak masih didatangkan dari luar daerah karena saat ini jumlah ternak besar di Kaltim masih sedikit, seperti sapi baru terdapat 114.735 ekor, sapi perah 50 ekor, kerbau 8.981 ekor, kambing 61.301 ekor, dan domba baru terdapat 273 ekor.

Dikatkannya, pengembangan peternakan sapi dapat dilakukan melalui pola berbasis agribisnis peternakan, seperti integrasi dengan tanaman pangan, integrasi dengan perkebunan baik sawit maupun tanaman perkebunan lain, termasuk memanfaatkan lahan eks tambang untuk pengembangan kawasan ternak.

“Populasi sapi di Kaltim dan Kaltara sebanyak 114.735 ekor, sedangkan untuk mewujudkan sasaran pengembangan 2 juta ekor sapi pada 2018, maka populasi pada akhir 2014 harus mencapai 236.654 ekor,” ujar Mukmin.

Untuk mencapai hal itu katanya lagi, diperlukan berbagai upaya dari pihak terkait guna meningkatkan populasinya, yakni melalui peningkatan kinerja dan menggandeng berbagai pihak.

Dia juga mengaku salut terhadap peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), seperti dalam pengembangan integrasi sapi-sawit, integrasi sapi-tanaman cokelat, integrasi sapi - pertanian dan tanaman pangan, serta integrasi sapi dengan lahan eks tambang batu bara.

Dia juga mengatakan bahwa kunci utama dalam pembangunan dan pengembangan peternakan adalah bagaimana mendorong dan menggerakkan, termasuk mensinergikan semua pemangku kepentingan yang meliputi akademisi, pebisnis, dan pemerintah.

“Kerja sama dengan berbagai pihak terutama menyangkut pendanaan sangat diperlukan dalam membangun peternakan, misalnya dari pemerintah dari APBN dan APBD, perbankan untuk modal usaha, dan pihak swasta atau investor,” kata Mukmin. (gf)