Kepala Dinas Peternakan Kaltim Dadang Sudarya mengatakan, dana yang sebesar itu berasal dari APBN untuk Satker Provinsi Kaltim senilai Rp23,78 miliar, Satker Mandiri di Kabupaten Kutai Kartenagera Rp8,2 miliar, dan dari APBD Kaltim senilai Rp64,9 miliar. 

Dadang yang didampingi sekretarisnya Woro Triani melanjutkan, bantuan  dari APBN senilai Rp23,78 miliar itu, antara lain untuk tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang difasilitasi Direktorat  Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp20,82 miliar.

Kemudian dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian senilai Rp300 juta, selanjutnya dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp2,65 miliar.

Sedangkan APBN untuk Satuan Kerja (Satker) Mandiri di Kutai Kartanegara yang senilai Rp8,2 miliar, berasal  dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan  Hewan.

Kegiatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bergabung dengan Provinsi Kaltim, karena Ditjen Peternakan menilai kabupaten itu sudah mandiri sehingga mampu membentuk tim sendiri.

Dilanjutkannya, kegiatan yang dananya dari APBN tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada Ditjen terkait. Laporan tersebut sekaligus akan menjadi salah satu bahan penilaian unit eselon I terhadap kinerja satker, baik satker tingkat provinsi maupun satker tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan yang menggunakan dana puluhan miliar rupiah tersebut diharapkan mampu mewujudkan upaya Kaltim mencapai populasi sapi sebanyak 2 juta ekor pada 2018.

Apalagi untuk mencapai target 2 juta ekor sapi itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti dari APBN dan APBD sebanyak 75.000 ekor, dari APBD kabupaten/kota di Kaltim dan di Kaltara sebanyak 150.000 ekor.

Kemudian melali program kredit ternak sejahtera (KTS) oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim sebanyak 250.000  ekor, dari BRI sebanyak 150.000 ekor, perusahaan tambang  batu bara sebanyak 250.000 ekor, dan perkebunan kelapa sawit  1.125.000 ekor. (g)