Kadis DPKH Sebagai Narasumber Dalam Rapat dan Diskusi Proyek FAO Indonesia
Samarinda, 8 Agustus 2024 - Kadis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Prov. Kaltim, Fahmi Himawan S.T., M.T. menjadi narasumber dalam pertemuan rapat dan diskusi pendahuluan proyek Food and Agriculture Organization (FAO) yang berjudul “Produksi Ternak Berkelanjutan untuk Mendukung Sistem Pangan, Lingkungan dan Mata Pencaharian Pedesaan yang Tangguh di Indonesia (Sustainable Livestock Production to Support Resilient Food Systems, Environment and Rural Livelihoods in Indonesia)”
Proyek ini merupakan kerjasama FAO Indonesia bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan BRIN. Didukung oleh Global Environment Facility (GEF), proyek ini bertujuan memicu transformasi sistem peternakan di Indonesia untuk meningkatkan kemandirian, keberlanjutan, dan penyediaan berbagai manfaat lingkungan global (GEBs).
Dalam rangka pengembangan proposal, dibutuhkan pendekatan untuk membangun pemahaman bersama di tingkat Provinsi, pengumpulan data dan informasi pendukung, sekaligus melakukan kunjungan tingkat Provinsi dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan kepada Provinsi terpilih diantaranya Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.
Fahmi hadir untuk membuka acara sekaligus menjadi narasumber dengan materi terkait “Arah Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sub-sektor Peternakan di Tingkat Provinsi”. Proyek dari FAO ini tentunya sejalan dengan major project Pemprov Kaltim, yaitu Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) khususnya dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional secara berkelanjutan.
Selain DPKH, Bappeda Provinsi juga menjadi narasumber dengan materi “Arah Transformasi Sistem Pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025 – 2029 dan Posisi Peternakan dalam RPJMD” dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim yang menjadi narasumber dengan materi “Kawasan Hutan, Degradasi Kawasan Berhutan dan Potensinya untuk Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi”