Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Miniranch
03 September 2021
Admin Website
Berita
1582

Tim Percepatan Pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan (TP3KH) bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, Munawwar, S.T.,M.Si, pada hari Rabu, 01 September 2021 melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitas mini ranch tahun anggaran 2020. Kegiatan Monev pembangunan fasilitas mini ranch ini berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan kelompok tani penerimanya, antara lain: KT. Karya Mulia di Kecamatan Muara Badak, KT. Pelita di Kecamatan Loa Janan dan KT. Rukun Abadi di Kecamatan Samboja. Tim TP3KH merupakan tim gabungan dari 8 instansi/lembaga diantaranya DPKH, Bappeda, TGUP3, BPKAD, Biro Adbang, Biro Perekonomian, BPTP, dan UNMUL. Tim TP3KH ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk kemajuan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur.
Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan peternakan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, Munawwar, S.T., M.Si, bersama Tim Percepatan Pembangunan Peternakan Kesehatan Hewan (TP3KH) pada hari Kamis, 2 September 2021 melakukan kegiatan monev pengadaan sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kelompok tani penerimanya, antara lain: Kelompok Tani Margo Mulyo dan KT. Karya Utama Kecamatan Kota Bangun serta KT. Panji Makmur dan KT. Suka Maju Kecamatan Sebulu. Para peternak merasa terbantu dengan bantuan sapi yang diberikan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi atau alternatif penyelesaian dari kendala teknis dalam pelaksanaan program. Hal ini dalam usaha mewujudkan misi ke-2 Gubernur Kalimantan Timur yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Kelompok tani penerimanya, antara lain: Kelompok Tani Margo Mulyo dan KT. Karya Utama Kecamatan Kota Bangun serta KT. Panji Makmur dan KT. Suka Maju Kecamatan Sebulu. Para peternak merasa terbantu dengan bantuan sapi yang diberikan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi atau alternatif penyelesaian dari kendala teknis dalam pelaksanaan program. Hal ini dalam usaha mewujudkan misi ke-2 Gubernur Kalimantan Timur yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.