Menurut Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kaltim Dadang Sudarya, sebanyak tujuh lembaga pemerintah dan swasta yang akan mendukung pendanaan perwujudan 2 juta ekor sapi itu adalah Pemprov Kaltim melalui APBD, Pemerintah Pusat melalui APBN, serta pemerintah di kabupaten dan kota melalui APBD masing-masing.

Selanjutnya pihak swasta yang turut mendukung pendanaannya adalah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, BRI, perusahaan tambang, dan perusahaan perkebunan sawit melalui integrasi sapi-sawit.

Hal itu dikatakan Dadang saat memberikan materi dalam acara Pertemuan Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan Kaltim di kantor Disnak Kaltim yang digelar 3 hari, yakni pada 23-25 September 2014.

Di antara dukungan pendanaan itu adalah dari APBN melalui Kementerian Pertanian akan memberikan andil sekitar 25.000 ekor, kemudian dari APBD Provinsi Kaltim sekitar 50.000 ekor sapi.

Selanjutnya dari APBD kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara sebanyak 150.000 ekor, dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim melalui Kredit Ternak Sejahtera untuk membiayai sekitar 250.000 ekor sapi, dan dari perusahaan tambang melalui CSR sebanyak 250.000 ekor.

Sedangkan pertemuan yang digelar spade 23-25 September tersebut merupakan upaya untuk melakukan sinkronisasi pengembangan kawasan, termasuk untuk menghimpun berbagai usulan dari kabupaten/kota demi penyempurnaan pengembangan peternakan mendatang.

Pertemuan tersebut juga untuk memantapkan pelaksanaan program pengembangan ternak pada 2015, terutama untuk mensinergikan antara program pusat, provinsi, dan daerah, termasuk dengan akademisi dan pihak swasta.

Dia berharap kepada semua jajaran peternakan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota mampu mensinergikan semua potensi yang ada di masing-masing wilayahnya, hal ini perlu dilakukan agar diperoleh hasil optimal.

Menurutnya, pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan langkah strategis sebagai paradigma baru dalam pengembangan peternakan dan ekonomi, yakni dengan memperhatikan sumberdaya lokal.

Keterpaduan usaha tani dan peternakan dengan prinsip saling mendukung, dapat diupayakan melalui pola pengembangan usaha terintegrasi yang bertumpu pada pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara efisien dan berkesinambungan. (gfr)