Samarinda. Rakor Perunggasan bersama Dinas Peternakan Kab / Kota, Para Pengusaha Breeding Farm, Para Peternak Unggas dan Pinsar wilayah Kalimantan Timur dalam rangka persiapan supply demand menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim telah menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan ayam broiler di Kalimantan timur yaitu 160.500 ekor/hari. Tiap tahun ada peningkatan 5-10% jika ekonomi masyarakat meningkat, faktor yang mempengaruhi peningkatan yaitu usaha batubara.
2. Tabulasi khusus stok ramadhan ayam besar di Kaltim 26 Maret - 2 April 2019 : Balikpapan = 49.220 ekor/hari, Samarinda + Kukar = 65.857 ekor/hari, Bontang+sangatta = 23.076 ekor, Berau = 20.400 ekor/hari, Total 158.804 ekor/hari. Angka di atas belum termasuk deplesi yang bisa mencapai 10-15%.
3. Stock lebaran ayam besar di Kaltim 23 april - 3 mei 2019 : Balikpapan = 45.106 ekor/hari, Samarinda + Kukar = 86.918 ekor/hari, Bontang+sangatta = 19.600 ekor, Berau = 24.960 ekor/hari, Total 176.584 ekor/hari.
4. Stock telur di kaltim masih kurang sehingga masih mendatangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalsel. Keterbatasan data/informasi mengenai kebutuhan telur tidak bisa diperoleh secara akurat sehingga stock telur masih tidak stabil.
5. Peternak mendukung proses pengalihan kandang ke closed house karena daya tampung Close House (CH) naik 100% dari 7500 menjadi 15.000 dan membutuhkan dana 150 juta. Peternak bersedia untuk mengubah kandang menjadi CH namun dana masih terbatas, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang meringankan terutama instalasi listrik untuk pembangungan CH.
6. Closed Market (Pasar tertutup) seperti KFC, CFC, Texas, supply ayamnya dari Jawa. Kebijakan Pemerintah diperlukan agar supply ayam untuk closed market bisa dipenuhi dari pengusaha lokal. Pengusaha lokal sangat memungkinkan untuk masuk close market asal memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh konsumen.
7. Pergub tentang pengaturan kontrak antara peternak dan breeding farm sudah ada. Kontrak tersebut harus diketahui oleh dinas kab/kota yang berwenang namun belum berjalan sebagaimana mestinya.
8. Kualitas DOC yang tidak memenuhi syarat SNI pernah terjadi dan sudah dilakukan penindakan/teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika masih ada yang mendistribusikan DOC yang tidak sesuai dengan SNI maka akan ditindaklanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Perlu MOU anatara DPKH Prov. Kaltim dan breeding farm mengenai kualitas DOC yang didistribusikan ke peternak harus sesuai dengan SNI.

Hal tersebut diatas disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Keswan Kaltim Ir. Yakob P, M.Si sekaligus menutup acara tersebut.