Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kaltim Dadang Sudarya mengtakan, enam program yang telah itu adalah, melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan usulan dana sebesar Rp6,947 miliar.

    Kedua adalah program peningkatan hasil produksi peternakan yang diusulkan menggunakan dana baik dari APBN maupun APBD Kaltim dengan nilai Rp42,776 miliar.

    Ketiga adalah program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan usulan dana Rp2,357 miliar, keempat berupa program peningkatan penerapan teknologi peternakan dengan permintaan anggaran Rp3,903 miliar.

    Kelima adalah program pengembangan kawasan dan usaha peternakan yang diusulkan menggunakan dana Rp15,851 miliar, dan yang keenam adalah program penanggulangan kemiskinan bidang peternakan dengan usulan dana Rp400 juta.

    Semua program tersebut dapat dilakukan apabila usulan dana yang diajukan baik dari APBD Kaltim maupun dari pemerintah pusat melalui APBN dapat disetujui semua, tetapi jika hanya sebagian dana yang disalurkan, maka kegiatannya akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan.

    Sedangkan rincian pemanfaatan dana untuk program penanggulangan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit menular ternak, yakni berupa penegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit jembrana, rabies, flu burung, septichaema epizootika (se) dan peyakit parasiter.

    Kemudian rencana pertemuan dengan pihak terkait dari kabupaten maupun kota guna membahas penyakit hewan menular, pelatihan kader kesehatan hewan, pertemuan petugas Unit Reaksi Cepat (URC) dalam penananganan penyakit, dan pertemuan forum tenaga harian lepas.

    Semua program tersebut diajalankan dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan ternak guna menuju swasembada atau ketahanan pangan asal ternak, sehingga ke depan Kaltim  tidak perlu mendatangkan sapi maupun kambing dari luar daerah seperti yang terjadi selama ini.

    Dia juga mengatakan bahwa ketahanan pangan meliputi banyak hal, di antaranya ketersediaan, aksebilitas (keterjangkauan) dan stabilitas, pengadaan, aspek produksi, distribusi dan keamanan, termasuk pendapatan masyarakat untuk memperoleh bahan pangan. (gf)