Informasi yang dikecualikan

Samarinda, 19 Februari 2025 – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut kunjungan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim dalam rangka Sosialisasi Pedoman Teknis dan Pendampingan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK).

Acara yang berlangsung di Ruang Brahman Cross DPKH Kaltim ini dibuka oleh Sekretaris DPKH, Fadli S, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh PNS, PPPK, serta Calon PPPK yang berada dalam lingkup DPKH serta UPTD Lab Keswan Kesmavet.

AKPK merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Pasal 49 tentang pengembangan kompetensi, setiap ASN diwajibkan untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan, agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam kesempatan ini, dibahas pula pentingnya penguasaan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pemerintahan. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap ASN adalah kompetensi pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan.

Selain itu, kegiatan ini juga membahas pengembangan kompetensi yang harus diikuti oleh ASN dengan minimal 20 Jam Pelatihan (JP) per tahun khusus PNS, dan 24 Jam Pelatihan (JP) per tahun khusus PPPK. Dengan program ini, diharapkan seluruh pegawai dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.