Informasi yang dikecualikan

DPKH Kaltim Gelar Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal dan Bimtek Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Samarinda, 6 Agustus 2025 – Dalam rangka mempercepat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan mendorong percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan In House Training Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Bimbingan Teknis Akreditasi LPH pada 6–8 Agustus 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus LPH serta perwakilan dari bidang, sekretariat, dan UPTD di lingkungan DPKH Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas SDM dalam memahami prinsip-prinsip Sistem Jaminan Produk Halal serta mempersiapkan akreditasi LPH yang sudah dirintis sejak tahun 2023 dengan ruang lingkup jasa penyembelihan.

Kepala DPKH Prov. Kaltim, Fahmi Himawan, ST, MT, dalam sambutan menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga hak masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. "Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk mendorong percepatan sertifikasi halal serta mewujudkan ketersediaan produk yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di masyarakat," ujarnya.

Saat ini, LPH yang melayani jalur reguler di Kalimantan Timur masih sangat terbatas, dengan LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga aktif. Oleh karena itu, DPKH mendorong agar LPH yang telah dibentuk di bawah naungannya segera memperoleh akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelatihan diisi dengan materi Pengantar Sertifikasi Halal dan pre-test oleh narasumber Agy Wirabudi Pranata, S.Si, M.Si, dari Halal Science Center IPB University, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).l, dilengkapi dengan sesi praktik dan test. Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. drh. Supratikno, M.Si, PAVet dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis terkait status akreditasi LPH dan bimbingan teknis proses akreditasi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Kalimantan Timur segera memiliki Perangkat Daerah pertama yang memiliki LPH terakreditasi, sehingga dapat memperluas akses layanan sertifikasi halal serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal nasional.