Informasi yang dikecualikan

DPKH Kaltim Bahas Pemetaan Genetik dan Pengembangan Budidaya Rusa Sambar sebagai Plasma Nutfah Daerah

Samarinda, 26 Juni 2026 – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi mengenai pemetaan genetik dan pengembangan budidaya Rusa Sambar di Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional DPKH Provinsi Kalimantan Timur, serta peserta yang mengikuti secara daring dari Dinas Kehutanan dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (PTHPT) Api-Api.

Rapat membahas strategi pengembangan Rusa Sambar sebagai salah satu plasma nutfah penting Kalimantan Timur yang memiliki nilai konservasi sekaligus potensi ekonomi. Pembahasan mencakup status konservasi Rusa Sambar yang saat ini dikategorikan sebagai spesies Rentan (Vulnerable) menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), sehingga upaya pelestarian harus berjalan seiring dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Selain aspek konservasi, peserta rapat juga mengkaji peluang pengembangan usaha melalui pemanfaatan berbagai produk turunan Rusa Sambar. Tidak hanya memiliki persentase karkas yang tinggi, bagian tubuh seperti ranggah yang kaya mineral serta memiliki nilai ekonomi sebagai bahan baku produk kesehatan, hingga testis yang memiliki permintaan di pasar internasional, dinilai berpotensi menjadi komoditas bernilai tambah apabila dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi regulasi, rapat menyoroti perlunya sinkronisasi status pengelolaan Rusa Sambar antara DPKH dan BKSDA. Budidaya untuk tujuan komersial harus memenuhi ketentuan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan (recording), sertifikasi indukan, serta pengembangan metode uji genetik yang lebih komprehensif untuk menjamin kemurnian plasma nutfah.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan pengembangan Rusa Sambar di Kalimantan Timur dapat berjalan secara terarah, legal, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, instansi konservasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian plasma nutfah daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis budidaya satwa yang bertanggung jawab.