Informasi yang dikecualikan

Samarinda(23/06/2022) Terkait dengan video viral mengenai bongkar muat sapi menggunakan crane di salah satu pelabuhan di Kalimantan Timur menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi rapat koordinasi kesejahteraan hewan dengan mengundang stakeholder dan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan mencari solusi/pemecahan permasalahan penerapan kesejahteraan hewan (kesrawan) komoditi ternak.

Adapun stakeholder dan instansi terkait yang diundang diantaranya Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP), Operator Pelabuhan, Karantina pertanian, pihak ekspedisi dan pelaku usaha peternakan.

Dalam Kesepakatan Rapat Koordinasi Kesrawan terkait Komoditi Ternak di Kalimantan Timur yang dibahas pada rapat hari Kamis (23/06/2022) tersebut diperoleh hasil yang lebih mengarah pada peran dan fungsi sejumlah pihak yang menandatangani nota kesepahaman yakni diantaranya :
1. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi aspek kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan (kesrawan) dalam pengangkutan ternak.
2. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, melakukan supervisi dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan dalam rangka lalu lintas pemasaran ternak.
3. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda melakukan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan pada saat loading dan unloading di wilayah kerjanya.
4. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Samarinda selaku fungsi kontrol kegiatan kapal di Pelabuhan Samarinda dalam operasional kesiapan dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
5. PT. Pelindo Samarinda menyiapkan fasilitas loading dan unloading ramp (portable/permanen) yang didesain sesuai aspek kesejahteraan hewan.
6. Kepolisian RI beserta seluruh jajarannya di wilayah Samarinda bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pengangkutan ternak.
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengangkutan ternak di lapangan.
8. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman melakukan pengkajian dan inovasi pada pengangkutan ternak dengan memperhatikan kesejahteraan hewan (kesrawan).
9. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur memberikan informasi yang aktual terkait penerapan kesejahteraan hewan dalam lalu lintas ternak sesuai situasi dan kondisi di lapangan dalam mengedukasi masyarakat serta mencegah berita-berita negatif yang tersebar di media masa.
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur membuat forum komunikasi peternak di Kalimantan Timur yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha peternakan.
11. Pelaku Usaha (Pemilik barang, Pengangkut Barang, dan Pembeli) wajib menerapkan aspek kesejahteraan hewan pada proses loading, pelayaran, dan unloading sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Masyarakat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan hewan dan penyebarluasan informasi publik sehingga perlu mendapatkan edukasi dari pemerintah.

Dengan disepakatinya peran serta fungsi tersebut, diharapkan semua pihak menindaklanjuti secara optimal mulai dari pembaharuan dan peningkatan program-program terkait Kesrawan hingga upaya edukasi akan pentingnya kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kesejahteraan hewan pun bukan hanya berdampak baik bagi hewan itu sendiri, akan tetapi juga bagi masyarakat.